DESENTRALISASI Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui MBS dan SPMP

Mutu pendidikan di Indonesia masih mengalami disparitas. Berbagai prestasi akademik yang dicapai siswa Indonesia ditingkat internasional belum mewakili jumlah seluruh siswa Indonesia. Masih banyak sekolah yang sangat minim sarana untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan masih merupakan salah satu program utama yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pendidikan Nasional.

Diakui, bahwa sesungguhnya sudah cukup banyak yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yakni mengimplementasikan desentralisasi pendidikan secara bertahap. Desentralisasi atau sering disebut otonomi, dalam hal pendidikan diawali pada akhir tahun 1990-an yang dimulai dengan sektor pendanaan sekolah/madrasah melalui pemberian matching-grant atau hibah bersyarat. Matching-grant untuk sekolah/madrasah (satuan pendidikan) menyediakan dana peningkatan muru sebesar 10% dan pemerintah (melalui pinjaman dana dari Bank Dunia) memberikan hibah dana 90% dari kebutuhan yang diperlukan misalnya untuk menambahan jumlah ruang kelas.
Kemudian, dari pola matching-grant tersebut di tingkatkan menjadi block-grant (hibah murni/penuh) yang sudah dilaksanakan sampai saat ini misalnya dana BOS (bantuan Operasional Sekolah), PTK/PTS untuk guru, kepala sekolah dan pengawas, dan ICT.
Dari otonomi bidang organisasi, sekolah kemudian diminta untuk mengganti organisasi asosiasi orangtua siswa, yang dulu dikenal dengan BP3 (Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan) dengan tugas utamanya sebagai pengumpul dana sumbangan dari orangtua siswa untuk sekolah. Sekarang nama itu sudah tidak ada diganti dengan Komite Sekolah/Madrasah, dengan berbagai tugas yang tidak sekedar menjadi ‘kasir’, tetapi juga ikut memikirkan, merancang, mengawasi dan bila perlu ikut serta melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program peningkatan mutu sekolah. Mengutip dari Haryadi. Y, dkk (2006) menyatakan bahwa peran komite sekolah/madrasah adalah sebagai advisory agency, supporting agency,  cotrolling agency dan mediator agency.

Pada tingkat provinsi dibentuk Dewan Pendidikan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan tingkat kabupaten/kota yang tugas utamanya adalah untuk mendorong terjadinya percepatan peningkatan mutu pendidikan. Jadi, secara organisatoris, peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadi suatu proses yang bottom-up, yang berbasis pada akuntabilitas publik, bukan akuntabilitas para pejabat birokrat atasan sekolah saja. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa bila akuntabilitas sekolah kepada publik/masyarakat baik, maka akuntabilitas kepada atasan juga akan baik, dan tidak untuk sebaliknya.

Dalam implementasi desentralisasi manajemen, sejak akhir tahun 1990 an, sekolah diminta untuk melaksanakana MBS (manajemen Berbasis Sekolah). MBS adalah suatu pola menenjemen yang memberikan ruang gerak dan hak yang cukup bagi sekolah untuk dapat menentukan dan melaksanakan sendiri program peningkatan mutu pendidikan dengan dasar akuntabilitas publik.
Pola manajemen ini diharapkan menjadi suatu budaya peningkatan mutu pendidikan disekolah. Selanjutnya, budaya peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik bila sekolah terbiasa melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan implementasi MBS nya. Dan instrumen utma dalam pelaksanaan SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS akan ditindak lanjuti dengn program Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para pengawas Sekolah. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kabupaten/Kota (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan diwilayah tersebut.

Dengan demikian, SPMP yang diimplementasikan dalam EDS, akan menjadi komponen utama dalam lingkup implementasi MBS sebagai upaya pembudayaan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah. Terlaksananya MBS sangat ditentukan oleh 3 pilar utama yaitu (1) transparansi dan akuntabilitas publik; (2) peran serta masyarakat; (3) PAKEM, Pembelajaran yang berorientasi pada upaya bagaimana siswa aktif sebagai subyek (bukan obyek) pembelajaran dan senang belajar.

MBS  dan SPMP
Dalam konteks implementasi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang percapatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional tahun 2010 dalam program peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pasal 40 s.d 42). Hanya dengan mengimplementasikan SPMP secara konsisten dan berkelanjutan dalam program MBS, budaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dapat dicapai. Sesungguhnya keberhasilan implementasi SPMP sangat tergantung pada motivasi intrinsik/internal sekolah, bukan karena segala peraturan yang ditentukan oleh pihak luar notabene pemerintah.
Singkatnya, SPMP adalah serangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan.

Pelaksanaan tahapan-tahapan diatas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai stakeholders sekolah sesuai dengan amanat MBS (PP No.19 Tahun 2005). Sekolah perlu membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders yaitu perwakilan guru, komite sekolah, orangtua  dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah serta pengawas sebagai wakil pemerintah.

Melalui SPMP, sekolah dapat melaksanakan program manajemen yang berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya belum dilakukan oleh banyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Data yang valid, secara empirik dan akurat, akan selalu menjadikan landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan disekolah/madrasah.
Dengan demikian, 5 rangkaian tahapan SPMP yang berbasis data ini akan menjadi bagian vital dan utama dalam proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tahapan SPMP ini pula diharapkan menjadi budaya mutu disekolah/madrasah, dari berbagai data valid yang dapat dikumpulkan sekolah (data dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, profil sekolah, inventaris barang dan lain-lain) melalui pelaporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). *Ella A, S.Pd., M.Pd.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: