petujuk penulisan JURNAL PENDIDIKAN LPMP KALSEL

Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Pendidikan

1. Artikel yang ditulis untuk JPP meliputi hasil penelitian (paling lama 5 tahun saat naskah diajukan) dan pemikiran dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman,ukuran 12 pts, spasi 1,5 dan dicetak pada kertas A4 sepanjang 15 s/d 20 halaman. Naskah diserahkan dalam bentuk print out sebanyak dua eksemplar beserta dengan softcopy-nya. Naskah (file) dibuat dengan Microsoft Word. Pengiriman file juga dapat dilakukan sebagai attachment email ke alamat: jurnallpmp@gmail.com atau. ellakalsel@yahoo.co.id.
2. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika penulis lebih dari tiga orang, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama. Nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Penulis harus mencantumkan institusi asal dan alamat email (bagi penulis utama) untuk memudahkan komunikasi.
3. Artikel bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format essei disertai judul pada masingmasing bagian artikel, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dan sub judul dari artikel ditulis dengan huruf besar (kecuali pendahuluan tanpa judul). Peringkat judul bagian ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata. Judul bagian dan peringkat judul bagian semuanya tanpa nomor/angka, dicetak tebal, dan rata tepi kiri.
4. Sistematika artikel hasil pemikiran adalah: (a) judul (maks. 12 kata); (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) abstrak Indonesia (dalam satu paragraf, maks. 200 kata); (d) kata kunci (3-5); (e) abstrak Inggris; (f) pendahuluan yang memuat latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan (tanpa subjudul); (g) pembahasan (dapat dibagi ke dalam beberapa sub-bagian); (h) simpulan yang memuat simpulan dan saran (tanpa subjudul); dan (i) daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: (a) judul (maks. 14 kata); (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) abstrak Indonesia (dalam satu paragraf, maks. 200 kata) yang memuat tujuan, metode, dan hasil penelitian; (d) kata kunci (3-5); (e) abstrak Inggris; (f) pendahuluan yang memuat latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian (tanpa subjudul); (g) metode; (h) hasil dan pembahasan yang berisi bagian hasil (ada subjudul) dan bagian pembahasan (ada subjudul); (i) simpulan yang memuat simpulan dan saran (tanpa subjudul); dan (j) daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
6. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul.
7. Sumber yang dirujuk sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau majalah ilmiah.
8. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan, contohnya (Bisnu, 2010: 47)
9. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. Contoh penulisan daftar rujukan:
Buku
Joyce, B. & Weil, M. 1996. Models of Teaching (5th Ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Buku terjemahan
Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh Arief
Furhan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional.

Buku kumpulan artikel
Saukah, A. & Waseno, M. G. (Eds). 2002. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan ke-1).
Malang: UM Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel
Romiszowski, A. 2009. Fostering Skill Development Outcome, dalam C. M. Reigeluth, & A. A. Carr-
Cheliman (Eds.). Instructional-Design Theories and Models:Building a Common Knowledge Base,
Vol.3 (hlm. 199-224), New York: Routledge.

Artikel dalam jurnal atau majalah
Kalyuga, S. & Sweller, J. 2004. Measuring Knowledge to Optimize Cognitive Load Factors During
Instruction. Journal of Educational Psychology, 96(3): 558-568.

Artikel dalam jurnal online
Turkmen, H. 2006. What Technology Plays Supporting Role in Learning Cycle Approach for Science
Education. The Turkish Online Journal of Educational Technology. (Online), 5(2),
(http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno, diakses 20 Agustus 2008).

Artikel dalam koran:
Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? Majapahit Post,
hlm. 4 & 11.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang)
Jawa Pos, 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm.3.

Dokumen resmi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Pt
Armas Duta Jaya.

Sripsi, Tesis, Disertasi, Laporan penelitian
Bisnu, K. 2010. Pengaruh Penggunaan Hypermedia dalam Pembelajaran Menggunakan Strategi Siklus
Belajar terhadap Pemahaman dan Aplikasi Konsep Kimia Siswa SMP yang Memiliki Dua Gaya
Belajar Berbeda. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS UM.

Makalah Seminar, lokakarya, penataran
Ardhana, W. 2000. Reformasi Pembelajaran Menghadapi Abad Pengetahuan. Makalah disajikan dalam
Seminar dan Diskusi Panel Nasional Teknologi Pembelajaran V, Universitas Negeri Malang,
Malang, 7 Oktober.

Internet (karya individual)
Hitchcocock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm
before the Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, diakses 12 Juni
1996).
10. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (reviewers) yang ditunjuk oleh dewan penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bebestari atau penyunting.
11. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan software komputer, atau ihwal lain yang yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konskwensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel tersebut.
12. Penulis yang artikelnya dimuat memperoleh imbalan jurnal pendidikan dan pengajaran untuk satu volume terbitan pada tahun yang sama saat artikel penulis tersebut dimuat. Penulis artikel hanya dibebankan biaya kirim.

Penemu Benua Amerika

Seorang guru bertanya kepada siswanya : “siapakah yang pertama menemukan benua Amerika?” Sontak semua siswa mengacungkan tangan kecuali satu orang yang tidak menunjukkan tangannya.

Tentu semua siswa akan menjawab “Christopher Columbus dari spanyol yang berdarah Italia yang perama kali menemukannya.

Tapi satu orang siswa menjawab dengan panjang lebar dan mematahkan jawaban temen-temennya itu keliru. Pemutarbalikan fakta sejarah ! Benua Amerika daratan yang ukurannya dua kali luas daratan Benua Afrika itu baru ditemukan manusia pada tahun 1492 Masehi, MUSTAHIL. kemana saja manusia selama ribuan tahun sebelumnya? Ketika Columbus tiba di benua itu untuk pertama kalinya, ia menemukan sekelompok manusia sudah bermukim di sana, Suku Indian. Apakah itu yang disebut penemuan?

Tujuh puluh tahun sebelumnya, seorang penjelajah muslim telah lebih dulu menemukan benua itu, Laksamana Cheng Ho. Dua ratus tahun sebelumnya seorang saudagar muslim juga sudah menemukan benua itu, Sultan Abu Bakari.  Dan bahkan jauh sebelum itu, seribu tahun sebelumnya, penjelajah muslim lain telah lebih dulu menemukannya pada tahun 889 Masehi, Khaskhas bin Sa’id.

Sang guru membenarkan penjelasan siswanya. dia berkata ” sejarah  adalah milik penguasa, siapa berkuasa merekalah yang menentukan sejarah”. dijelaskannya lagi bahwa Ketika peradaban Islam terkubur semenjak kekalahannya dalam perang salib, maka sejarah itu ikut terkubur bersama mereka. kemudian sejarah itu dicatat lagi dengan peristiwa yang persis sama, namun dengan pelaku dan tokoh yang berbeda, tergantung siapa yang menulisnya, tentu kita tahu siapa yang memenangkan peperangan itu.

Siswa pun bertanya, lalu untuk apa mempelajari sejarah. Sang guru menjawab : BANYAK. Sejarah bukan hanya cerita yang berlalu tanpa faedah, namun sejarah adalah pemutaran roda kehidupan. Dalam sejarah berbagai hasil karya manusia tercatat.

Akan tetapi ingat! sejarah bukan data baku yang mesti diterima apa adanya, namun harus dengan pemikiran kritis, karena sejarah juga bisa berdampak buruk ketika ditulis untuk sebuah kepentingan. Dengan memutarbalikkan fakta, jutaan orang akan memahami sesuatu secara terbalik dan berakibat fatal.

PENDAMPINGAN EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS) PROV. KALIMANTAN SELATAN 2011

Sebagaimana yang diamanatkan Kementerian Pendidikan Nasional dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dimana Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan komponen penting. Sudah saatnya untuk mengubah pola kerja yang berorientasi kuantitas atau keterlaksanaan tugas menuju orientasi mutu / kualitas. Sampai saat ini kita masih merasakan bahwa program-program yang dilakukan berbagai instansi terkait masih sekedar berjalan atau hanya mencapai target kuantitas. Budaya mutu yang seharusnya dibangun pada setiap sekolah belum tercipta.

Melalui DIPA LPMP tahun 2011, Kemdiknas berupaya menuntaskan program implementasi Sistem Penjaminan Mutu melalui Evaluasi Diri Sekolah dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 1 tahun 2010 tentang percepatan pembanganan Nasional, Program akselerasi penerapan Sistem Penjaminan Mutu disetiap satuan pendidikan disetiap jenjang pendidikan. LPMP diamanahi mengemban tugas dalam program pendampingan EDS-M/MSPD dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan.

Hal ini LPMP Kalsel telah melaksanakan pendampingan EDS/M-MSPD sebanyak 885 sekolah yang berada di enam kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum memulai rangkaian kegiatan dalam program penjaminan mutu melalui implementasi EDS/M-MSPD ini diawali dengan rapat konsolidasi internal yang dilakukan masing-masing LPMP untuk merumuskan dan merencanakan program guna mempermudah dan memperlancar pencapaian output kegiatan.

LPMP Kalimantan Selatan melakukan pendampingan EDS ditiap satuan pendidikan yang sebelumnya LPMP kalsel melaksanakan program dengan tahapan-tahapan yakni Persiapan, Pendampingan, pengolahan dan analisis data, workhsop MSPD dan seminar hasil. Pada tahapan persiapan, sebelum melaksanakan pendampingan ini LPMP Kalsel melakukan konsolidasi internal dalam beberapa kali pertemuan. Penyusunan dan pembagian kouta yang tersebar di enam kabupaten kota yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Batola, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pembagian wilayah bagi pendamping dari LPMP yang telah di ToT ditingkat Nasional, dan Pengawas Sekolah yang telah mengikuti Capacity Building di LPMP pada tanggal 24 s.d 30  Mei 2011 yang dibagi menjadi dua tahap.

Pelaksanaan Pendampingan Pengisian Instrumen EDS/M.
Pada pelaksanaan pendampingan diawali dengan pembekalan kepala sekolah yang mengikuti ToT EDS/M di LPMP dilaksanakan sebanyak lima angkatan. Setiap angkatan berjumlah 120 hingga 207 orang, masih ada sebanyak 278 kepala sekolah  yang tidak mengikuti  ToT EDS/M terlebih dahulu.
Kegiatan pendampingan dimulai dari :

  1. Pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS) TPS  terdiri dari unsur Pengawas sekolah, Kepala sekolah, perwakilan guru (kalau dimungkinkan seluruh guru dilibatkan),   Komite Sekolah, dan perwakilan orangtua siswa.  TPS kemudian di SK kan oleh Kepala Sekolah yang diharapkan setiap tahun   terus melakukan evaluasi diri sekolah.
  2. Pembagian Tugas TPS perstandar. Setelah pembentukan TPS maka masing-masing Tim dibagi menjadi 8 (delapan) bagian atau kelompok. Delapan bagian atau   kelompok   terdiri dari: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kelulusan;  4) Standar Tenaga Pendidik dan   Kependidikan; 5) Standar Saran dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; 8) Standar Penilaian.
  3. Pengisian Instrumen EDS didampingi oleh pengawas sekolah dan tim LPMP kalsel. Apabila Kepala Sekolah belum melakukan sosialisasi EDS/M internal sekolahnya maka pendamping dari pengawas sekolah dan   LPMP Kalsel akan membantu untuk melakukan sosialisasi disatuan pendidikan tersebut.  Setelah masing-masing bagian atau   kelompok dibagi persetiap standar maka mereka mulai bekerja mengisi intrumen dengan mengumpulkan bukti-bukti fisik yang   dimiliki oleh sekolah.
  4. Pemaparan hasil pengisian instrumen. Setelah intrumen diisi oleh semua bagian setiap standar, tahapan selanjutnya memaparkan hasil pengisian instrumen   tersebut pada seluruh TPS dan pendamping pengawas sekolah dan tim LPMP Kalsel.
  5. Koreksi hasil pengisian intrumen EDS/M oleh Pengawas Sekolah.Pengawas sekolah perlu melakukan koreksi kembali apabila masih terdapat kekeliruan dalam pengisian instrumen.
  6. Perbaikan kembali oleh TPS. TPS melakukan perbaikan kembali apabila masih ada yang harus dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi riil sekolah.
  7. Pemaparan/panel finalisasi pengisian instrumen atau offline. Setelah perbaikan oleh TPS, hasil tersebut dipaparkan/panel finalisasi kembali oleh TPS yang tentunya harus dihadiri oleh   seluruh anggota sekolah, TPS dan pengawas sekolah.
  8. Pengisian rekomendasi, skala prioritas dan RKAS/RKS.Selanjutnya pengisian format rekomendasi, kemudian mengisi format skala prioritas. Pada format skala prioritas sekolah   atau TPS sudah  merumuskan hasil rekomendasi menjadi bentuk kegiatan atau program kerja pencapaian SNP atau SPM yang akan   dilaksanakan sesuai prioritas tahun pelaksanaan kegitan/program yang dimaksud. Program kerja atau kegiatan pada setiap   pencapaian SNP atau SPM dituangkan ke dalam RKAS.
  9. Pengisian EDS/M online. Pengisian bisa dilakukan setelah pengisian EDS offline ataupun setelah pengisian format RKAS.
  10. Review kegiatan Pendampingan EDS kabupaten/kota. Dengan telah dilaksanakannya rangkaian teknis pelaksanaan EDS/M tersebut diatas, maka masih perlu dilakukan review oleh     pendamping EDS/M di tiap kabupaten/kota, hal ini perlu dilakukan untuk saling bertukar informasi dan mencari solusi dari    setiap kendala yang dihadapi oleh setiap pendamping.

Proses pendampingan yang dilakukan  LPMP ditiap provinsi di Indonesia ini berbeda. Proses pendampingan EDS/M yang dilakukan LPMP Kalimantan Selatan mempunyai tujuan agar sekolah yang didampingi lebih memahami Budaya Mutu dalam Pelaksanaan EDS; satuan pendidikan, dinas pendidikan, PEMDA dan LPMP serta Kemdiknas memperoleh data mutu kinerja sekolah yang Valid (berdasarkan Kondisi Sekolah Sebenarnya); Membangun budaya kinerja teamwork sekolah; Menghasilkan Program Pengembangan/Peningkatan Mutu Sekolah; dan satuan pendidikan, dinas pendidikan, PEMDA, LPMP serta Kemdiknas memiliki Peta Kinerja Sekolah khususnya yang ada di lingkup provinsi Kalimantan Selatan.

Pendampingan EDS/M yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan tim LPMP Kalimantan Selatan di setiap satuan pendidikan memiliki nilai positif yakni :
1.Memberikan pemahaman tentang 8 SNP.
2.Menggambarkan kondisi riil sekolah, (Data yang dihasilkan valid).
3.Memiliki Peta Kinerja Sekolah.
4.Memotivasi Sekolah Untuk Memperbaiki & Meningkatkan Mutu Sekolah.
5.Mengukur Ketercapaian 8 SNP.
6.Menjadikan Budaya Mutu Berkelanjutan melalui Penilaian Internal Sekolah.

Pola pendampingan yang dilakukan tersebut tentunya juga memiliki kendala-kendala yang dihadapi oleh pendamping pengawas sekolah maupun tim pendamping dari LPMP Kalsel. Kendala tersebut yakni masih adanya perbedaan pemahaman TPS terhadap pelaksanaan EDS/M, perbedaan ini sering muncul sebagian mereka masih apriori terhadap pelaksanaan EDS, adanya perbedaan persepsi terhadap pengisian intrumen, adanya perbedaan pemahaman  pengawas pendamping terhadap pengisian instrumen, pelaksanaan EDS kurang efektif  karena terkendala waktu ujian sekolah, libur  semester dan puasa, sebagian lokasi sekolah sulit dijangkau, cukup banyak Sekolah tidak memiliki fasilitas (Listrik, Laptop, Printer), adanya anggota TPS yang belum memiliki dan terampil menggunakan komputer/laptop.

Dari berbagai kendala tersebut, pendamping pengawas sekolah maupun pendamping dari LPMP kalsel berupaya untuk memecahkan permasalahan yang ada, diantaranya seperti terus memberikan pemahaman secara intensif tentang EDS kepada pengawas dan TPS, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota untuk mengkondisikan agar kegiatan EDS dilaksanakan sesuai dengan jadwal, memaksimalkan waktu di sekolah untuk sekolah  yang susah dijangkau, menggabung Tim Pendamping LPMP menjadi 2  orang untuk lokasi yang susah di jangkau dan daerah yang keamanannya tidak dijamin, sekolah  mengupayakan Gentset, dan TPS memberdayakan operator yang bisa diminta dari luar sekolah. Akhir kata semoga apa yang dilakukan dengan seoptimal mungkin akan berdampak perbaikan mutu pendidikan dimasa sekarang dan akan datang.ella agustina espede empede

DESENTRALISASI Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui MBS dan SPMP

Mutu pendidikan di Indonesia masih mengalami disparitas. Berbagai prestasi akademik yang dicapai siswa Indonesia ditingkat internasional belum mewakili jumlah seluruh siswa Indonesia. Masih banyak sekolah yang sangat minim sarana untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan masih merupakan salah satu program utama yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pendidikan Nasional.

Diakui, bahwa sesungguhnya sudah cukup banyak yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yakni mengimplementasikan desentralisasi pendidikan secara bertahap. Desentralisasi atau sering disebut otonomi, dalam hal pendidikan diawali pada akhir tahun 1990-an yang dimulai dengan sektor pendanaan sekolah/madrasah melalui pemberian matching-grant atau hibah bersyarat. Matching-grant untuk sekolah/madrasah (satuan pendidikan) menyediakan dana peningkatan muru sebesar 10% dan pemerintah (melalui pinjaman dana dari Bank Dunia) memberikan hibah dana 90% dari kebutuhan yang diperlukan misalnya untuk menambahan jumlah ruang kelas.
Kemudian, dari pola matching-grant tersebut di tingkatkan menjadi block-grant (hibah murni/penuh) yang sudah dilaksanakan sampai saat ini misalnya dana BOS (bantuan Operasional Sekolah), PTK/PTS untuk guru, kepala sekolah dan pengawas, dan ICT.
Dari otonomi bidang organisasi, sekolah kemudian diminta untuk mengganti organisasi asosiasi orangtua siswa, yang dulu dikenal dengan BP3 (Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan) dengan tugas utamanya sebagai pengumpul dana sumbangan dari orangtua siswa untuk sekolah. Sekarang nama itu sudah tidak ada diganti dengan Komite Sekolah/Madrasah, dengan berbagai tugas yang tidak sekedar menjadi ‘kasir’, tetapi juga ikut memikirkan, merancang, mengawasi dan bila perlu ikut serta melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program peningkatan mutu sekolah. Mengutip dari Haryadi. Y, dkk (2006) menyatakan bahwa peran komite sekolah/madrasah adalah sebagai advisory agency, supporting agency,  cotrolling agency dan mediator agency.

Pada tingkat provinsi dibentuk Dewan Pendidikan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan tingkat kabupaten/kota yang tugas utamanya adalah untuk mendorong terjadinya percepatan peningkatan mutu pendidikan. Jadi, secara organisatoris, peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadi suatu proses yang bottom-up, yang berbasis pada akuntabilitas publik, bukan akuntabilitas para pejabat birokrat atasan sekolah saja. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa bila akuntabilitas sekolah kepada publik/masyarakat baik, maka akuntabilitas kepada atasan juga akan baik, dan tidak untuk sebaliknya.

Dalam implementasi desentralisasi manajemen, sejak akhir tahun 1990 an, sekolah diminta untuk melaksanakana MBS (manajemen Berbasis Sekolah). MBS adalah suatu pola menenjemen yang memberikan ruang gerak dan hak yang cukup bagi sekolah untuk dapat menentukan dan melaksanakan sendiri program peningkatan mutu pendidikan dengan dasar akuntabilitas publik.
Pola manajemen ini diharapkan menjadi suatu budaya peningkatan mutu pendidikan disekolah. Selanjutnya, budaya peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik bila sekolah terbiasa melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan implementasi MBS nya. Dan instrumen utma dalam pelaksanaan SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS akan ditindak lanjuti dengn program Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para pengawas Sekolah. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kabupaten/Kota (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan diwilayah tersebut.

Dengan demikian, SPMP yang diimplementasikan dalam EDS, akan menjadi komponen utama dalam lingkup implementasi MBS sebagai upaya pembudayaan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah. Terlaksananya MBS sangat ditentukan oleh 3 pilar utama yaitu (1) transparansi dan akuntabilitas publik; (2) peran serta masyarakat; (3) PAKEM, Pembelajaran yang berorientasi pada upaya bagaimana siswa aktif sebagai subyek (bukan obyek) pembelajaran dan senang belajar.

MBS  dan SPMP
Dalam konteks implementasi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang percapatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional tahun 2010 dalam program peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pasal 40 s.d 42). Hanya dengan mengimplementasikan SPMP secara konsisten dan berkelanjutan dalam program MBS, budaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dapat dicapai. Sesungguhnya keberhasilan implementasi SPMP sangat tergantung pada motivasi intrinsik/internal sekolah, bukan karena segala peraturan yang ditentukan oleh pihak luar notabene pemerintah.
Singkatnya, SPMP adalah serangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan.

Pelaksanaan tahapan-tahapan diatas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai stakeholders sekolah sesuai dengan amanat MBS (PP No.19 Tahun 2005). Sekolah perlu membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur stakeholders yaitu perwakilan guru, komite sekolah, orangtua  dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah serta pengawas sebagai wakil pemerintah.

Melalui SPMP, sekolah dapat melaksanakan program manajemen yang berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya belum dilakukan oleh banyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Data yang valid, secara empirik dan akurat, akan selalu menjadikan landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan disekolah/madrasah.
Dengan demikian, 5 rangkaian tahapan SPMP yang berbasis data ini akan menjadi bagian vital dan utama dalam proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tahapan SPMP ini pula diharapkan menjadi budaya mutu disekolah/madrasah, dari berbagai data valid yang dapat dikumpulkan sekolah (data dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, profil sekolah, inventaris barang dan lain-lain) melalui pelaporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). *Ella A, S.Pd., M.Pd.

pengumuman Asesor DCT PK guru 2011

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru.

Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

Memperhatikan kondisi jabatan guru sebagai profesi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru maka diperlukan pedoman Pelaksanaan diklat DCT PK GURU yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana dan oleh siapa PK GURU dilaksanakan.

Pelaksanaan diklat DCT Asesor Penilaian Kinerja Guru bertempat di LPMP provinsi Kalimantan Selatan Jl. Gotong Royong No. 58 Banjarbaru dan PGSD Unlam Jl. Gotong Royong No. 41 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan Diklat DCT PK GURU diharapkan peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Senior yang telah direkomendasikan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk mengikuti kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan PK GURU, sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidence-based appraisal). Adapun peserta yang berhak untuk memberikan materi pada kegiatan seperti KKG, MGMP, KKS/MKKS/KPPS dan kegiatan IHT atau Diklat tingkat kabupaten/kota adalah mereka yang telah lulus dalam Diklat DCT PK Guru ini.

Pengumuman hasil Diklat DCT Asesor Penilaian Kinerja Guru (PK) GURU dapat di lihat dan di download:

PENILAIAN PK GURU ANGKATAN I KELAS A
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN I KELAS B
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN I KELAS C
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN II KELAS A
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN II KELAS B

PENILAIAN PK GURU ANGKATAN III KELAS A
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN III KELAS B
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN III KELAS C

PENILAIAN PK GURU ANGKATAN IV KELAS A
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN IV KELAS B
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN IV KELAS C

PENILAIAN PK GURU ANGKATAN V KELAS A
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN V KELAS B
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN V KELAS C
PENILAIAN PK GURU ANGKATAN V KELAS D